Saku Data Kabupaten Probolinggo merupakan website yang dibuat sebagai bentuk aktualisasi latsar yang berisi data terbuka milik Pemkab Probolinggo tentang data-data urusan pemerintahan yang bersumber dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Probolinggo guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk akses data dan informasi yang akurat dan akuntabel dengan cepat. Dengan adanya Saku Data Kabupaten Probolinggo, diharapkan pula masyarakat dan pemerintah mengawal terwujudnya kebijakan pemerintah berbasis data.

Saku Data Kabupaten Probolinggo dikelola sebagai kegiatan aktualisasi latsar pada unit kerja Diskominfo Kabupaten Probolinggo yang berfungsi sebagai walidata dari seluruh data yang ada di Pemkab Probolinggo. Data yang tersedia pada Saku Data Kabupaten Probolinggo adalah data yang bersifat Publik dan dapat diakses secara langsung oleh masyarakat umum.

Pada Saku Data Kabupaten Probolinggo, Data dikategorikan ke dalam sepuluh topik urusan pemerintah untuk mempermudah pengguna dalam pencarian data yang diinginkan.

1. Pada Halaman Muka pilih icon kaca pembesar

2. Masukkan kata kunci (keywords) data yang anda cari

3. Anda akan diarahkan pada halaman “Penelusuran” dimana hasil pencarian berdasarkan “kata kunci” akan ditampilkan pada halaman tersebut.

1. Pada halaman Dataset yang anda inginkan, klik tombol "Pratinjau", lalu akan muncul tab baru yang menampilkan data berupa tabel.

2. Pada halaman Dataset yang anda inginkan, klik tombol "Unduh" dan data akan otomatis terunduh dan tersimpan berupa file excel (.xlsx)

Satu Data Kabupaten probolinggo dilaksanakan secara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa regulasi lainnya yang mendukung pelaksanaan Satu Data Kabupaten Probolinggo diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (SDI);

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Pusat;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Satu Data provinsi Jawa Timur;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Publik;

17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Probolinggo.